"Dengan adanya masalah ini, saya pribadi harus bertanggung jawab untuk mempreteli satu per satu. Saya tidak ingin kebobolan lagi," tutur Nasaruddin.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Nasaruddin menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima segala keputusan politik DPR RI—termasuk pembentukan Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus)—jika masalah ini tidak terselesaikan dengan baik.
Ia menegaskan, penanganan polemik ini murni didasari pada kepentingan bangsa, negara, dan integritas lembaga pendidikan tinggi, tanpa ada benturan kepentingan subjektif. (ivan)
