BANDUNG BARAT, PustakaJC.co - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah mengagendakan pemutakhiran data secara menyeluruh melalui proses verifikasi terhadap penerima bantuan sosial (bansos) maupun jajaran internal pegawai yang terindikasi terkait perjudian daring (judi online/judol).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat sebelum pemerintah menentukan kebijakan atau tindakan lebih lanjut. Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (23/9/2026).
"Kalau untuk penerima manfaat bansos yang terindikasi, ya 1,4 juta lebih, yang klarifikasi sudah satu juta lebih," kata Gus Ipul di Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu, (23/9/2026).
Gus Ipul mengungkapkan, verifikasi faktual di lapangan sangat penting dilakukan mengingat ditemukannya sejumlah kasus penyalahgunaan identitas. Dalam beberapa temuan, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima manfaat diduga dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
"Kita sedang melakukan verifikasi. Kadang-kadang ada nomor KTP daripada penerima manfaat itu dimanfaatkan orang lain untuk membeli rumah, untuk langganan listrik," ujarnya.
Proses Klarifikasi Internal Pegawai
Selain pemutakhiran data penerima bansos, Kemensos juga memproses verifikasi terhadap sekitar 1.900 lebih pegawai di lingkungan kementerian yang terindikasi terkait aktivitas perjudian daring dengan pelbagai kategori.
Gus Ipul menegaskan bahwa penetapan sanksi atau tindakan disiplin bagi pegawai akan disesuaikan dengan hasil tingkat pelanggaran setelah seluruh proses klarifikasi diselesaikan.
"Nanti kalau sudah selesai semua klarifikasinya, kita akan umumkan berapa yang diturunkan jabatannya. Beberapa yang mungkin bisa kita berikan tergantung pada tingkat pelanggarannya," tutur Mensos.
Ia menambahkan, rangkaian verifikasi dan klarifikasi data ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membenahi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui penguatan sistem digitalisasi.
Dengan perbaikan data dan integrasi sistem digital, Kemensos berharap angka penyalahgunaan identitas dapat ditekan sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (ivan)
