Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mempertanyakan kesiapan serta strategi infrastruktur yang dirancang Pemprov Jatim dalam kerangka RAPBD 2027 untuk memitigasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan agar tidak terulang di tahun mendatang.
Dorong Transparansi dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Selain sorotan pada sektor lingkungan dan pertanian, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan pembahasan APBD 2027.
Naufal juga memberikan catatan khusus terkait manajemen pembiayaan daerah, termasuk alokasi SiLPA tahun anggaran 2026, penyediaan dana cadangan, serta kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT BPR Jatim.
[halaamn]
Ia mengingatkan agar skema pembayaran kewajiban keuangan daerah tersebut dikelola secara presisi agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik maupun menekan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Manajemen penyediaan dana cadangan dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo jangan sampai mengakibatkan ketidakmaksimalan kinerja pemerintah," tegas Naufal.
Seluruh masukan dan catatan kritis ini, lanjut Naufal, akan menjadi poin utama yang dikawal ketat oleh Fraksi Demokrat selama proses pembahasan Raperda APBD Jatim 2027 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan pemangku kepentingan terkait. (ivan)
