SURABAYA, PustakaJC.co - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengambil langkah konkret dan terukur dalam mengantisipasi ancaman kekeringan berkepanjangan pada tahun anggaran 2027. Antisipasi ini dinilai krusial mengingat dampak kekeringan tidak hanya mengancam krisis air bersih bagi masyarakat, tetapi juga berisiko memicu gagal panen di sektor pertanian.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, M. Naufal Alghifary, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda APBD Jatim 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Kamis, (24/9/2026).
Naufal menyoroti fenomena iklim El Nino sepanjang tahun 2026 yang telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari krisis air bersih, kebakaran hutan, hingga penurunan produktivitas lahan pertanian.
"Di tahun 2026 ini terjadi kekeringan yang berkepanjangan akibat El Nino, banyak hutan terbakar, kekurangan air baik untuk kepentingan keluarga atau air di lahan pertanian yang berakibat pada gagal panen," ujar Naufal dikutip dari jatimpos.co, Jumat, (25/9/2026).
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mempertanyakan kesiapan serta strategi infrastruktur yang dirancang Pemprov Jatim dalam kerangka RAPBD 2027 untuk memitigasi dampak kekeringan dan kebakaran hutan agar tidak terulang di tahun mendatang.
Dorong Transparansi dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Selain sorotan pada sektor lingkungan dan pertanian, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam setiap tahapan pembahasan APBD 2027.
Naufal juga memberikan catatan khusus terkait manajemen pembiayaan daerah, termasuk alokasi SiLPA tahun anggaran 2026, penyediaan dana cadangan, serta kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT BPR Jatim.
[halaamn]
Ia mengingatkan agar skema pembayaran kewajiban keuangan daerah tersebut dikelola secara presisi agar tidak mengganggu kinerja pelayanan publik maupun menekan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Manajemen penyediaan dana cadangan dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo jangan sampai mengakibatkan ketidakmaksimalan kinerja pemerintah," tegas Naufal.
Seluruh masukan dan catatan kritis ini, lanjut Naufal, akan menjadi poin utama yang dikawal ketat oleh Fraksi Demokrat selama proses pembahasan Raperda APBD Jatim 2027 bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan pemangku kepentingan terkait. (ivan)
