SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat dan memantapkan langkah menuju penguatan Smart Province. Langkah strategis ini ditegaskan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pendampingan Smart Province Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya, Kamis, (1/10/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan tahun 2026 yang dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI. Jawa Timur terpilih menjadi salah satu daerah prioritas pendampingan guna mendukung arah pembangunan transformasi digital pemerintah daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (1/10/2026).
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi RI, Aris Kurniawan, S.Sos., M.Comn., menyampaikan bahwa pendampingan ini krusial untuk memastikan akselerasi digital di daerah berjalan terarah dan terintegrasi.
“Pendampingan Smart Province menjadi bagian penting untuk memastikan transformasi digital pemerintah daerah berjalan terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jawa Timur memiliki fondasi digital yang kuat, sehingga perlu diperkuat melalui kolaborasi, integrasi data, serta sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Aris.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menegaskan bahwa pengembangan Smart Province di wilayahnya tidak dimulai dari nol. Menurutnya, program ini dirancang untuk memperkokoh berbagai fondasi transformasi digital yang telah terbentuk.
“Smart Province di Jawa Timur tidak dibangun dari nol, melainkan menguatkan berbagai fondasi transformasi digital yang telah berjalan. Melalui FGD ini, kami ingin memetakan kondisi eksisting, isu strategis, tantangan integrasi layanan, serta potensi daerah agar arah kebijakan Smart Province benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan Jawa Timur,” terang Sherlita.
Tren Positif Kinerja dan Keamanan Digital
Kesiapan Jawa Timur menuju Smart Province tercermin dari berbagai lonjakan indikator capaian digital dalam beberapa tahun terakhir:
- Tingkat Penetrasi Internet: Akses infrastruktur internet di Jawa Timur mencatat angka impresif hingga 83,41 persen pada 2026.
- Satu Data Indonesia (SDI): Skor Indeks SDI melonjak tajam dari 76,96 (2024) menjadi 90,13 (2025), mengantarkan Jawa Timur meraih peringkat pertama di tingkat nasional.
- SPBE: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) naik dari 4,43 pada 2024 menjadi 4,79 pada 2025 dengan predikat Memuaskan.
- Indeks Pembangunan Statistik (IPS): Mengalami peningkatan dari 2,21 pada 2023 menjadi 3,08 pada 2024 dengan predikat Baik.
- Keamanan Informasi & Siber: Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) melambung dari 689 (2025) menjadi 851 (2026) berpredikat Baik. Pada 2026, Jawa Timur juga membukukan skor kematangan keamanan siber sebesar 4,09 serta skor persandian sebesar 4,45 berdasarkan Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI).
- Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI): Mengalami kenaikan dari 46,07 pada 2024 menjadi 49,17 pada 2025.
Pemprov Jatim sebagai Orchestrator Sinergi Daerah
Dalam membangun ekosistem digital yang utuh, keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota menjadi pilar penting. Hingga September 2026, sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Timur dilaporkan telah memiliki Masterplan Smart City.
Meski demikian, terdapat tiga daerah yang belum memilikinya, yakni Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Tulungagung. Menanggapi peta kondisi ini, Pemprov Jawa Timur memosisikan diri sebagai orchestrator untuk menjembatani integrasi antara Smart Province dengan Smart City di seluruh kabupaten/kota.
FGD ini juga dimanfaatkan untuk menghimpun data dan masukan menyeluruh dari pelbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim. Seluruh masukan tersebut nantinya dikompilasi menjadi bahan utama penyusunan dokumen
Melalui pendampingan berkelanjutan dan sinergi lintas sektor, Pemprov Jawa Timur berkomitmen agar penerapannya tidak sekadar berfokus pada adopsi teknologi, tetapi turut menguatkan integrasi layanan, pengelolaan data, keamanan informasi, serta peningkatan mutu pelayanan publik bagi masyarakat. (ivan)
