Eri menjelaskan bahwa pembatasan tidak hanya menyasar diskotek, tetapi juga pengetatan terhadap tempat penjualan minuman keras (miras). Untuk fasilitas hotel, Pemkot hanya mengizinkan penjualan miras secara eceran dan tidak membolehkan pembukaan diskotek baru, meskipun berlokasi di dalam area hotel.
Menanggapi masukan Hiperhu yang menyarankan agar Surabaya menerapkan seleksi ketat alih-alih melarang—bahkan mengusulkan konsep hiburan ala Las Vegas demi menekan pengangguran dan mendongkrak PAD—Eri menegaskan posisi Pemkot tidak berubah.
Meski menyetop izin baru, Pemkot Surabaya tetap mengizinkan diskotek dan bar yang sudah berizin resmi untuk beroperasi. Namun, pengawasan terhadap pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU) akan ditingkatkan secara signifikan.
Dalam waktu dekat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dijadwalkan bertemu dengan para pengusaha RHU untuk menyosialisasikan pengetatan aturan serta pengawasan ketat terhadap pengunjung.
"Tidak ada penambahan diskotek. OPD akan melakukan pertemuan untuk pengetatan pengawasan sesuai persyaratan. Jika melanggar, sanksinya adalah penutupan," pungkas Eri. (ivan)
