SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya peningkatan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai harus diimbangi dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar pelayanan publik semakin optimal.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin, (12/10/2026).
"Transformasi digital dan kecerdasan artifisial perlu kita manfaatkan secara bertanggung jawab. Penerapannya harus meningkatkan produktivitas, memperbaiki pelayanan, dan diikuti peningkatan keterampilan aparatur serta masyarakat," ujar Khofifah dikutip dari jatimpos.co, Selasa, (13/9/2026).
Menurut Khofifah, adopsi AI di lingkungan pemerintah tidak cukup hanya berorientasi pada penerapan teknologinya semata. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi baru ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menilai, penguatan kompetensi aparatur menjadi bagian krusial dalam menghadapi arus perubahan zaman. Dengan kemampuan teknis yang memadai, jajaran ASN diharapkan mampu mengikuti adaptasi teknologi sekaligus mengoptimalkan efisiensi roda pemerintahan.
Selain menyoroti kesiapan SDM digital, Gubernur Jawa Timur juga menggarisbawahi pentingnya menjaga konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta agar keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja tahunan, serta alokasi anggaran daerah terus dijaga dengan disiplin.
"Prioritas yang telah kita tetapkan harus terlihat dalam program dan manfaatnya," tuturnya.
Di sisi lain, Khofifah mengingatkan pentingnya efektivitas dan kualitas belanja daerah. Penggunaan anggaran menurutnya harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
"Setiap rupiah anggaran harus digunakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan perhatian pada kebutuhan masyarakat yang paling mendesak," tegasnya.
Guna memastikan setiap program berjalan sesuai target, Khofifah juga mendorong penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data transparan. Capaian kinerja pemerintahan harus dapat dinilai secara terbuka, sementara kendala di lapangan harus segera ditangani dengan menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus membuka ruang dialog konstruktif dengan masyarakat. Aspirasi warga, termasuk yang disalurkan melalui DPRD, menjadi masukan penting untuk menyempurnakan kebijakan publik.
"Dengan langkah tersebut, kita menjaga agar kemajuan Jawa Timur semakin berkualitas dan semakin luas manfaatnya," pungkas Khofifah. (ivan)
