Sebagai solusi, Fraksi PPP-PSI mendorong Gubernur Jawa Timur untuk membentuk badan pengelola transportasi—seperti Badan Pengelola Transportasi Jabagtara (Jatim Bagian Utara) atau BPTJ Jatim. Erick menegaskan lembaga ini tidak perlu berbentuk BUMD baru agar tidak membebankan anggaran daerah, melainkan berupa Badan Layanan yang mengandalkan kolaborasi unsur Dishub, BUMD, dan para ahli.
Selain kelembagaan, DPRD Jatim juga mendorong penerapan integrasi secara menyeluruh yang mencakup integrasi fisik, layanan, dan sistem pembayaran.
Konsep ini meliputi konektivitas fisik antar-halte dan stasiun, integrasi jadwal dalam satu aplikasi digital, serta pengenalan tarif tunggal (one ticket system).
"Integrasi tarif menggunakan 1 Kartu atau 1 QRIS untuk semua moda. Dari Bangkalan ke Banyuwangi cukup tap satu kartu, dengan skema subsidi silang dari rute gemuk ke rute sepi," kata Erick.
