SURABAYA, PustakaJC.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jawa Timur guna mengintegrasikan seluruh layanan angkutan umum lintas kabupaten/kota. Langkah ini dinilai krusial untuk mengatasi ketidaksinergisan antar-moda transportasi publik yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Usulan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Senin, (19/10/2026).
Erick mengkritik tata kelola transportasi publik di Jawa Timur saat ini yang terkesan parsial. Menurutnya, pemisahan peran antara Dinas Perhubungan, BUMD pengelola Trans Jatim, PT KAI, hingga angkutan kota (angkot) di bawah Organda kerap memicu tumpang tindih trayek dan ketidaksinkronan jadwal.Dilansir dari kominfojatim.go.id, Selasa, (20/10/2026).
"Selama ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Dishub mengatur trayek, BUMD Trans Jatim mengoperasikan bus, KAI punya jadwal sendiri, dan angkot dikelola Organda. Akibatnya terjadi tumpang tindih trayek," ujar Erick dalam pandangan fraksinya.
