SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI resmi memperkuat sinergi lintas sektor guna menekan risiko penularan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE). Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang melibatkan jajaran pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga masyarakat.
Pentingnya koordinasi antarinstansi tersebut mengemuka dalam forum Asesmen Implementasi PHBS untuk Pencegahan Zoonosis dan PIE Tingkat Provinsi Jawa Timur yang digelar di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis, (22/10/2026).
Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Kemenko PMK RI, Aris Darmansyah Edisaputra, menegaskan bahwa penanganan ancaman zoonosis tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu dinas atau lembaga saja. Keterlibatan aktif dari berbagai sektor menjadi kunci utama dalam pembiasaan PHBS, baik pada skala individu maupun lingkungan. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (23/10/2026).
"Pencegahan zoonosis tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Setiap sektor perlu menjalankan kewenangan dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko penularan," ujar Aris dalam sambutannya.
Jawa Timur sendiri terpilih sebagai satu dari empat provinsi di Indonesia yang menjadi fokus kegiatan asesmen ini, bersama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan. Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK RI, Jelsi Natalia Marampa, menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah menetapkan dua wilayah sebagai pilot project atau lokus intervensi, yakni Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang.
"Kami berharap peran Pemprov Jatim semakin kuat dalam upaya pencegahan zoonosis ini. Walaupun hanya dua kabupaten, nantinya wilayah ini akan menjadi model percontohan bagi kabupaten/kota lainnya," tutur Jelsi.
Menanggapi program penunjukan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Imam Hidayat, mengapresiasi langkah Kemenko PMK RI dan menekankan pentingnya pergeseran fokus penanganan kesehatan ke arah pencegahan dini. Menurutnya, kesadaran masyarakat serta respons cepat pemerintah menjadi aspek vital dalam memitigasi potensi wabah.
"Upaya promotif dan preventif perlu menjadi perhatian utama agar risiko penyakit dapat ditekan sebelum memerlukan penanganan kuratif," tegas Imam.
Imam.
Imam menambahkan bahwa kegiatan ini harus menjadi momentum nyata untuk mempererat koordinasi, bukan sekadar forum diskusi prosedural.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Diskominfo, Bappeda, BPBD, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jatim, serta akademisi dari Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat perguruan tinggi se-Jawa Timur. (ivan)
