SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat langkah pemberdayaan ekonomi sebagai sarana memutus rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinsos Jatim, Firdaus Sulistijawan, menjelaskan bahwa strategi ini dilakukan beriringan dengan perkuatan jaminan dan perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, serta anak-anak. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Rabu, (28/10/2026).
"Kesejahteraan sosial itu penting dan diamanatkan. Kerangka dasarnya adalah bagaimana proses empowering (pemberdayaan) terjadi, mengintegrasikan berbagai dukungan pemerintah, serta memperkuat perlindungan dan jaminan sosial," ujar Firdaus dalam Talkshow Bumi Majapahit di Suara Surabaya Centre, Rabu, (28/10/2026).
Firdaus menambahkan, bantuan sosial berperan sebagai bantalan agar kelompok rentan tidak terperosok ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Setelah kemiskinan ekstrem dapat ditekan, strategi dialihkan menuju peningkatan kemampuan dasar masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.
Sinergi Antar-OPD dan Capaian IKESOS
Saat ini, capaian Indikator Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Jawa Timur tercatat berada pada angka 58,73. Indikator ini menjadi acuan tolok ukur pemerintah daerah dalam merancang program intervensi tepat sasaran.
Untuk merealisasikannya, Dinsos Jatim menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pangan, hunian, kesehatan, hingga pendidikan—guna memastikan masyarakat berfungsi secara sosial dan mandiri secara ekonomi.
Bagi kelompok lansia dan disabilitas di tingkat kesejahteraan terendah, bantuan terus disalurkan melalui program-program khusus seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus.
Akurasi Data dan Peran Pendamping Sosial
Guna memastikan program bantuan dan pemberdayaan tepat sasaran, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan secara berkala setiap tiga bulan bersumber dari Kementerian Sosial.
Mengingat dinamika sosial ekonomi yang cepat berubah, Pemprov Jatim juga menyediakan saluran pemutakhiran data secara aktif melalui permohonan mandiri maupun pendampingan di lapangan.
Untuk menjangkau warga di 38 kabupaten/kota, Pemprov Jatim menyiagakan ribuan tenaga pendamping, di antaranya:
- 666 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- ±5.000 SDM Program Keluarga Harapan (PKH)
- Tim layanan Jatim Social Care
Di akhir keterangannya, Firdaus menegaskan pentingnya keterlibatan pengurus lingkungan hingga tingkat terdepan—seperti RT dan RW—dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan perlindungan sosial.
"Artinya, pemerintah daerah hingga tingkat RT dan RW harus membantu proses pendaftaran tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti," pungkasnya. (ivan)
