Ia menjelaskan, laporan masing-masing komisi merupakan hasil pembahasan dan dengar pendapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja di setiap sektor.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut akan dipelajari lebih lanjut agar dapat menjadi pertimbangan dalam tahapan pembahasan APBD berikutnya.
“Intinya bahwa laporan kami terima, kami akan pelajari lebih detail lagi, dan tentunya akan kita perhatikan dalam penyusunan anggaran APBD 2027 berikutnya di level yang lebih tinggi,” tegasnya.
Selain penguatan fiskal, Pemprov Jatim juga tengah melakukan penataan kelembagaan melalui percepatan pembentukan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Adhy mengungkapkan, penyusunan draf struktur organisasi biro tersebut telah rampung. Saat ini, prosesnya berlanjut pada tahapan asesmen personel untuk menentukan pejabat yang akan mengisi posisi kepala biro.
Penataan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi memperkuat tata kelola aset daerah dan pengelolaan layanan publik.
Dengan demikian, pembahasan APBD 2027 tidak hanya diarahkan pada penyesuaian alokasi belanja, tetapi juga penguatan kemampuan pendapatan serta pembenahan struktur kelembagaan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif. (ivan)
