Di sisi lain, Fraksi PDIP DPRD Jatim turut meminta transparansi dalam proses pengadaan logistik kebencanaan. Informasi mengenai dasar penentuan kebutuhan, harga satuan, spesifikasi barang, hingga mekanisme distribusi dinilai perlu dibuka kepada publik.
Menurut Renny, pengawasan pengadaan tidak boleh berhenti pada kelengkapan administrasi. Pemeriksaan juga harus memastikan barang yang dibeli benar-benar diterima masyarakat terdampak dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan.
Ia mencontohkan pengadaan 1.901 unit velbed senilai Rp5,90 miliar yang perlu disertai kejelasan terkait harga satuan, standar kualitas, lokasi penempatan, serta mekanisme pemeliharaan.
Renny juga mendorong agar pengadaan kebutuhan pangan bagi korban bencana dapat melibatkan pelaku ekonomi lokal di Jawa Timur. Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai memiliki peluang untuk berkontribusi sepanjang mampu memenuhi standar kualitas dan kebutuhan penanganan darurat.
Ia menegaskan bahwa anggaran kebencanaan harus berorientasi pada keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak. Besarnya nilai pengadaan, menurutnya, tidak boleh mengesampingkan ketepatan sasaran dan manfaat bantuan.
“Yang harus dipastikan adalah bantuan tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, dan benar-benar memberikan manfaat. Jangan sampai anggaran besar, tetapi kebutuhan mendasar korban justru tidak terpenuhi,” pungkasnya. (ivan)
