Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Timur, Endah Binawati Muriandini, menekankan pentingnya perubahan paradigma pembangunan desa. Menurutnya, desa tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus mampu menjadi subjek sekaligus penggerak pembangunan di wilayahnya.
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan, serta optimalisasi potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.
“Desa hari ini bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi subjek sekaligus penggerak pembangunan,” katanya.
Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jawa Timur, Kukuh Tri Sandi, menjelaskan bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat terus diarahkan pada intervensi terpadu, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah yang masih menjadi kantong kemiskinan.
Strategi tersebut mencakup peningkatan pendapatan keluarga miskin, pengurangan beban pengeluaran, serta penanganan wilayah kantong kemiskinan melalui konvergensi program lintas sektor berbasis data yang akurat.
“Intervensi penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur dilakukan secara terpadu melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin, penurunan beban pengeluaran, serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui konvergensi program lintas sektor berbasis data yang akurat,” jelas Kukuh.
Rapat koordinasi tersebut diikuti perwakilan lima Bakorwil Pemprov Jatim, sekretaris dan pejabat penyusun program Dinas PMD kabupaten/kota se-Jawa Timur, Tenaga Ahli Data Desa Center, pimpinan asosiasi kepala desa dan perangkat desa, serta ketua Forum BUM Desa dan BUM Desa Bersama Jawa Timur.
