Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, jabatan yang masih kosong mencakup sejumlah posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Di antaranya Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Bapenda Jatim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Jatim, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim. Kekosongan juga terjadi pada posisi Kepala Bakorwil Pamekasan dan Kepala Bakorwil Madiun.
Dua jabatan lainnya berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, dua posisi staf ahli gubernur juga belum terisi pejabat definitif.
Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan. Terlebih, sejumlah posisi yang kosong memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan sosial, pengawasan ketertiban umum, hingga koordinasi pembangunan wilayah.
Dengan rencana pelantikan bertahap, Pemprov Jatim diharapkan segera memiliki susunan pejabat definitif untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam menghadapi agenda pemerintahan tahun 2027. (ivan)
