SURABAYA, PustakaJC.co – Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih kosong. Sejumlah posisi strategis, mulai dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) hingga Kepala Dinas Sosial (Dinsos), hingga kini masih dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut. Pelantikan pejabat definitif rencananya dilakukan secara bertahap setelah seluruh tahapan seleksi dan penilaian kandidat rampung. Dilansir dari kompas.com, Sabtu, (7/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pengisian jabatan eselon II menjadi kewenangan gubernur. Sejumlah kandidat telah melalui proses pembahasan untuk menentukan pejabat yang akan menduduki posisi tersebut.
“Iya, ini sedang rapatkan untuk beberapa di eselon III dan IV. Sebagian sudah eselon II. Yang menjadi kewenangan Ibu Gubernur kan eselon II, sudah sebagian diputuskan,” kata Adhy, Jumat, (6/11/2026).
Menurut dia, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena sejumlah pejabat memasuki masa pensiun maupun adanya rotasi di lingkungan pemerintahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak sampai mengganggu jalannya tugas organisasi perangkat daerah (OPD).
Adhy memastikan, masing-masing OPD tetap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan dukungan pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
“Sampai saat ini memang pekerjaan masih tetap berjalan sebagaimana tugas masing-masing ya, dengan pelapis yang ada. Tetapi nanti begitu memasuki, menghadapi tahun depan tentu kita akan dengan skuad yang baru,” ujarnya.
Dia menambahkan, pelantikan tidak harus dilakukan sekaligus. Pemprov Jatim akan menyesuaikan tahapan pengisian jabatan dengan perkembangan proses seleksi dan kesiapan kandidat.
“Nanti mungkin secara bertahap akan dilakukan pelantikan ya. Yang (eselon) III sedang proses, ya kami sebentar lagi juga rapat lagi,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, jabatan yang masih kosong mencakup sejumlah posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Di antaranya Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Bapenda Jatim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Jatim, Kepala Dinas Perkebunan Jatim, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim. Kekosongan juga terjadi pada posisi Kepala Bakorwil Pamekasan dan Kepala Bakorwil Madiun.
Dua jabatan lainnya berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, dua posisi staf ahli gubernur juga belum terisi pejabat definitif.
Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan. Terlebih, sejumlah posisi yang kosong memiliki peran strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah, pelayanan sosial, pengawasan ketertiban umum, hingga koordinasi pembangunan wilayah.
Dengan rencana pelantikan bertahap, Pemprov Jatim diharapkan segera memiliki susunan pejabat definitif untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam menghadapi agenda pemerintahan tahun 2027. (ivan)
