Menurut Adhy, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah daerah. Kendati demikian, tidak seluruh permohonan dapat direalisasikan karena harus melalui seleksi berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Semua pihak berhak mengajukan proposal untuk dibantu Pemprov, tapi tidak semuanya dipenuhi. Karena ada seleksi berdasarkan prioritas dan menghitung ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim tengah menyelesaikan pembahasan APBD 2027. Sejumlah sektor telah menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, infrastruktur hingga kebutuhan pendanaan pilkada.
Dengan berbagai kebutuhan tersebut, pemerintah daerah dituntut menyelaraskan setiap usulan bantuan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.
Situasi serupa juga terjadi di tingkat Kabupaten Blitar. Pemerintah Kabupaten Blitar sebelumnya merencanakan alokasi hibah sebesar Rp2,4 miliar untuk Yayasan Sabilu Taubah. Namun, rencana tersebut belum dilanjutkan dalam APBD 2027.
