Sementara itu, terkait pembiayaan pembangunan KDMP, Suahasil memastikan pembayaran dilakukan secara bertahap setelah proses pembangunan, verifikasi, dan validasi diselesaikan.
Pembayaran akan disesuaikan dengan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan. Artinya, pencairan anggaran tidak semata-mata didasarkan pada alokasi yang telah tersedia, tetapi juga harus memenuhi tahapan administrasi dan pemeriksaan pembangunan.
“Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini, telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran. Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN,” kata Suahasil.
Dengan besarnya dukungan APBN terhadap kedua program tersebut, pelaksanaan MBG dan KDMP membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Hal ini penting agar penyerapan anggaran tidak hanya tercermin dalam besarnya realisasi, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. (ivan)
