JAKARTA, PustakaJC.co – Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga akhir Oktober 2026. Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai 58,2 juta orang, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi aspek penting untuk memastikan anggaran tersebut sejalan dengan kualitas layanan di lapangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, (13/11/2026).
Hingga Oktober 2026, pelaksanaan program MBG didukung oleh 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah juga terus melakukan pembenahan melalui Badan Gizi Nasional (BGN), terutama dalam aspek pengelolaan layanan dan ketepatan penerima manfaat. Dilansir dari antaranews.com, Jumat, (13/11/2026).
Suahasil mengatakan, manajemen baru BGN yang mulai bekerja sejak Juli 2026 telah melakukan sejumlah perbaikan. Di antaranya pembenahan tata kelola SPPG, pengawasan terhadap Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta pengecekan langsung untuk memastikan bantuan diterima oleh kelompok sasaran.
Menurutnya, pemerintah juga memperluas jangkauan layanan dengan mengaktifkan 1.500 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Selain perluasan jangkauan, aspek keamanan pangan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menguji coba sistem prasmanan di sekolah serta mendorong penggunaan rantai pasok dan sumber daya manusia lokal.
Besarnya anggaran dan luasnya cakupan penerima manfaat membuat konsistensi pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Pemerintah perlu memastikan setiap SPPG memenuhi standar pelayanan, keamanan pangan, serta mekanisme distribusi yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil juga menyampaikan perkembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Keberadaan koperasi tersebut diarahkan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap barang bersubsidi sekaligus memperkuat penyerapan hasil produksi desa.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026, KDMP mulai berperan dalam penyaluran sejumlah komoditas, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan Minyakita.
Sementara itu, terkait pembiayaan pembangunan KDMP, Suahasil memastikan pembayaran dilakukan secara bertahap setelah proses pembangunan, verifikasi, dan validasi diselesaikan.
Pembayaran akan disesuaikan dengan tagihan yang diajukan kepada Kementerian Keuangan. Artinya, pencairan anggaran tidak semata-mata didasarkan pada alokasi yang telah tersedia, tetapi juga harus memenuhi tahapan administrasi dan pemeriksaan pembangunan.
“Kementerian Keuangan sendiri memiliki anggaran ini, telah kita alokasikan dan kemudian siap untuk dikeluarkan sebagai pembayaran. Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN,” kata Suahasil.
Dengan besarnya dukungan APBN terhadap kedua program tersebut, pelaksanaan MBG dan KDMP membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Hal ini penting agar penyerapan anggaran tidak hanya tercermin dalam besarnya realisasi, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. (ivan)
