JAKARTA, PustakaJC.co - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk lebih sering menggunakan transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting agar para pemimpin daerah memahami secara langsung persoalan mobilitas masyarakat sekaligus mengetahui kondisi layanan transportasi di wilayahnya.
Bima mengatakan, salah satu persoalan dalam pembangunan perkotaan adalah masih minimnya pemahaman sejumlah kepala daerah terhadap konsep urban design atau desain perkotaan. Selain itu, kepekaan terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan juga dinilai masih perlu ditingkatkan. Dilansir dari surabayapagi.com, Minggu, (15/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut terlihat dari belum optimalnya penyediaan transportasi publik di sejumlah daerah. Kondisi itu salah satunya disebabkan kepala daerah yang belum tentu pernah merasakan langsung pengalaman masyarakat ketika menggunakan angkutan umum.
Hal tersebut disampaikan Bima dalam acara Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu, (16/9/2026).
“Seringkali kepala daerah itu, permasalahan utamanya, kurang pemahaman yang baik tentang urban design, dan yang kedua, nggak punya sense tentang apa yang terjadi di lapangan. Karena itu, saya setiap kunjungan ke daerah, saya menyempatkan diri untuk naik transport publik di Medan, bersama Pak Wali Kota Medan, misalnya,” ujar Bima.
Ia mengaku belum yakin seluruh kepala daerah pernah menggunakan berbagai moda transportasi umum, mulai dari angkutan kota, bus, hingga kereta api.
“Tetapi, sangat banyak kepala daerah, yang saya nggak yakin pernah naik angkot, pernah naik bus, pernah naik kereta. Nggak yakin saya,” sambungnya.
Bima menilai, pengalaman menggunakan transportasi publik secara langsung dapat membantu kepala daerah memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Mulai dari kepadatan penumpang, kenyamanan perjalanan, hingga keterbatasan akses dan keterhubungan antarmoda.
Dengan merasakan kondisi tersebut, kepala daerah diharapkan memiliki kepekaan lebih besar dalam merumuskan kebijakan serta memperbaiki kualitas layanan transportasi publik.
“Jadi bagaimana sense itu bisa ada, bahwa rakyat membutuhkan? Pernah nggak merasakan berdesakan, seperti digencet di kaleng sarden, seperti cendol, gitu ya. Kadang pergi, maka akan merasakan betapa dahaga warga atas urban mobility itu begitu mendesak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa konsep urban mobility atau mobilitas perkotaan tidak boleh hanya dipahami sebagai penyediaan sarana transportasi pada tahap akhir.
Menurutnya, mobilitas perkotaan harus menjadi bagian dari perencanaan kota secara menyeluruh. Dengan demikian, pembangunan transportasi dapat dirancang secara terintegrasi sejak tahap awal, bukan sekadar menghadirkan moda transportasi tanpa memperhatikan keterhubungan layanan.
Bima juga mengapresiasi sejumlah daerah yang mulai mengembangkan integrasi transportasi melalui dukungan sistem subsidi.
Namun, ia mendorong seluruh kepala daerah agar memberikan perhatian lebih besar terhadap perencanaan mobilitas perkotaan. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau, nyaman, dan terintegrasi sehingga dapat menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat. (ivan)
