Pemprov Jatim Susun Kajian Risiko Bencana 2027–2031 sebagai Dasar Pembangunan Daerah

pemerintahan | 16 November 2026 19:17

 

Dalam penyusunannya, KRB mencakup analisis potensi jumlah penduduk yang terpapar bencana, luas wilayah terdampak, hingga estimasi nilai kerugian atau potensi kehilangan ekonomi (government loss) dalam satuan rupiah.

 

Data tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengukur potensi dampak bencana secara lebih komprehensif. Dengan begitu, langkah pengurangan risiko dapat dirumuskan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

 

Selain analisis data, KRB juga dilengkapi informasi spasial berupa peta risiko bencana. Peta tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) agar pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur memperhatikan tingkat kerawanan bencana.

 

Integrasi tersebut juga penting untuk mengantisipasi pembangunan di kawasan yang memiliki potensi ancaman bencana. Dengan demikian, kebijakan tata ruang diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan risiko sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah.

 

KRB juga menjadi salah satu acuan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan yang berpotensi terdampak bencana. Perhitungan jumlah penduduk terpapar dan estimasi kerugian dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan penanganan secara lebih terukur.