SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) 2027–2031 sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko bencana. Kajian ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi wilayah rawan bencana sekaligus memperhitungkan potensi dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian.
Pembahasan penyusunan KRB tersebut berlangsung di The Alana Hotel Surabaya, Senin, (16/11/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Senin, (16/11/2026).
Materi mengenai penyusunan dan urgensi KRB disampaikan Galih Aries Swastanto, S.Pd., M.Sc., dari Pusat Studi Sumber Daya Lahan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, bersama Aan Seftiyan Hardianto, M.Sc., dari PUSDI P2SDL UGM.
Kajian Risiko Bencana memiliki peran strategis karena menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, program, dan prioritas pembangunan. Melalui kajian tersebut, aspek kebencanaan dapat diintegrasikan sejak tahap perencanaan sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan faktor keselamatan.
Dalam penyusunannya, KRB mencakup analisis potensi jumlah penduduk yang terpapar bencana, luas wilayah terdampak, hingga estimasi nilai kerugian atau potensi kehilangan ekonomi (government loss) dalam satuan rupiah.
Data tersebut menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengukur potensi dampak bencana secara lebih komprehensif. Dengan begitu, langkah pengurangan risiko dapat dirumuskan berdasarkan kondisi dan tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
Selain analisis data, KRB juga dilengkapi informasi spasial berupa peta risiko bencana. Peta tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) agar pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur memperhatikan tingkat kerawanan bencana.
Integrasi tersebut juga penting untuk mengantisipasi pembangunan di kawasan yang memiliki potensi ancaman bencana. Dengan demikian, kebijakan tata ruang diharapkan dapat mendukung upaya pengurangan risiko sekaligus menjaga keberlanjutan wilayah.
KRB juga menjadi salah satu acuan dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan yang berpotensi terdampak bencana. Perhitungan jumlah penduduk terpapar dan estimasi kerugian dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan penanganan secara lebih terukur.
Proses penyusunan kajian ini menggunakan pendekatan saintifik dengan metodologi yang mengacu pada data dari masing-masing walidata terkait. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan hasil kajian memiliki dasar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui penyusunan KRB 2027–2031, Pemprov Jatim diharapkan memiliki basis data dan informasi yang memadai untuk memasukkan aspek pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan adanya kajian tersebut, pembangunan Jawa Timur diharapkan semakin terarah dengan mempertimbangkan potensi ancaman bencana, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. (ivan)