Arumi Bachsin Ungkap Tantangan Penanganan Stunting di Jatim, dari Budaya Makan hingga Kemiskinan

pemerintahan | 18 November 2026 08:05

Arumi Bachsin Ungkap Tantangan Penanganan Stunting di Jatim, dari Budaya Makan hingga Kemiskinan
Ketua PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, didampingi oleh ketua PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi. (dok kompas)

SURABAYA, PustakaJC.co – Penanganan stunting di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kondisi geografis, kebiasaan konsumsi masyarakat, kepercayaan yang berkembang di lingkungan keluarga, hingga persoalan ekonomi menjadi faktor yang memengaruhi pemenuhan gizi anak.

 

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, mengatakan karakteristik wilayah yang beragam menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program penurunan stunting. Kondisi geografis Jawa Timur yang mencakup kawasan pegunungan, pesisir, hingga kepulauan membutuhkan pendekatan berbeda di setiap daerah. Dilansir dari kompas.com, Rabu, (18/11/2026).

 

“Ada kendala geografis, yang di pegunungan, di pantai, di Pulau Jawa itu pasti ada kendala di wilayahnya,” kata Arumi saat menghadiri Monitoring dan Pembinaan 10 Program Pokok PKK serta Inovasi Kegiatan PKK di Kabupaten Sumenep, Selasa, (17/11/2026).

 

 

 

Selain geografis, kebiasaan dan kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Menurut Arumi, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang menghadapi kesulitan mengubah pola konsumsi keluarga karena kebiasaan makan tersebut telah berlangsung turun-temurun.

 

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum optimalnya konsumsi protein hewani pada anak. Padahal, asupan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak.

 

“Jadi ini beberapa kabupaten/kota ada yang masih susah untuk merubah karena mungkin budayanya makanannya ‘A’ gitu ya. Sehingga yang kurang protein hewani,” jelasnya.

 

 

Arumi menegaskan, pemenuhan protein hewani tidak boleh diabaikan selama masa pertumbuhan anak. Telur menjadi salah satu pilihan sumber protein yang relatif mudah dijangkau masyarakat.

 

“Sedangkan anak dalam masa usia pertumbuhan paling bagus ketika mendapatkan protein hewani, dapatkan telur, atau tahu tempe juga boleh, tapi protein hewani tetap tidak boleh ditinggalkan,” tuturnya.

 

Di sisi lain, persoalan kemiskinan juga masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Meski demikian, Arumi menilai kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab utama terjadinya stunting.

 

Ia justru melihat masyarakat di kawasan pedesaan memiliki kedekatan akses terhadap sumber bahan pangan dengan harga yang relatif terjangkau. Karena itu, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan gizi dinilai perlu terus diperkuat.

 

“Nah, kemiskinan juga masih menjadi faktor tapi bukan faktor utama. Karena justru yang di desa-desa itu mereka memiliki akses terhadap sumber bahan pangan itu paling dekat dan harga yang cukup terjangkau,” ungkapnya.

 

 

Menurut Arumi, kesadaran masyarakat terhadap persoalan stunting menunjukkan perkembangan positif dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman saat turun langsung ke berbagai daerah menunjukkan semakin banyak orang tua yang memahami pentingnya pencegahan dan penanganan stunting.

 

Ia menyebut, pemahaman tersebut kini tidak hanya dimiliki kader PKK, tetapi juga mulai menjangkau para orang tua, baik ibu maupun ayah.

 

“Awareness masyarakat. Jadi beda banget kayak misalnya dua tahun, tiga tahun, bahkan lima tahun yang lalu saya turun ke masyarakat itu dari seluruh masyarakat mungkin 10–20 persennya itu masih ada yang enggak paham stunting,” katanya.

 

Saat ini, menurut Arumi, semakin banyak orang tua yang memahami pengertian stunting sekaligus langkah-langkah intervensi yang diperlukan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi anak hingga perbaikan sanitasi lingkungan.

 

“Tetapi sekarang itu hampir semua orang tua, jadi bukan hanya kader yang pintar, tapi juga orang tua baik ibunya, baik ayahnya, sudah paham stunting itu apa dan tata cara intervensinya. Jadi baik penanganan gizi, pembenahan sanitasi, dan sebagainya,” ujarnya.

 

 

Berdasarkan data terakhir, prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 17,7 persen.

 

Meski demikian, data prevalensi stunting terbaru untuk 2026 belum diterbitkan. Arumi berharap tren penurunan tersebut terus berlanjut seiring meningkatnya pemahaman masyarakat dan keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan stunting.

 

“Kami masih belum keluar datanya lagi dari kita di 2026. Mudah-mudahan saja ya, karena di setiap kabupaten kota secara keseluruhan itu memang sangat turun,” ujarnya.

 

Arumi optimistis penguatan peran kader PKK dan keterlibatan orang tua dapat membantu mempercepat penurunan stunting, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

 

“Sehingga itu yang kami yakinlah dan optimis dengan kader dan juga dari para orang tua. Mudah-mudahan stunting di tingkat kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi bisa makin tahun makin baik,” pungkasnya. (ivan)