Khofifah Beri PR Enam Kepala OPD Baru Jatim, Ini Rincian Tugasnya

pemerintahan | 19 November 2026 09:19

Khofifah Beri PR Enam Kepala OPD Baru Jatim, Ini Rincian Tugasnya
Gubernur Khofifah Lantik Enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Jatim. (dok kominfo)

SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung memberikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) kepada enam kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru dilantik. Masing-masing pejabat mendapat tugas khusus, mulai dari percepatan swasembada gula, pengendalian harga kebutuhan pokok, antisipasi bencana hidrometeorologi hingga optimalisasi badan usaha milik daerah (BUMD).

 

Arahan tersebut disampaikan Khofifah saat melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (18/11/2026).

 

Berikut sejumlah pekerjaan yang menjadi perhatian Khofifah untuk masing-masing OPD.

 

1. Dinas Perkebunan Jatim: Percepat Swasembada Gula

 

Kepala Dinas Perkebunan Jatim yang baru, Prasojo Bayu Suwondo Putro, mendapat tugas mempercepat program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu.

 

Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada gula nasional. Khofifah meminta pelaksanaannya segera dimulai karena saat ini telah memasuki musim hujan.

 

Ia juga meminta Dinas Perkebunan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pemerintah kabupaten, khususnya terkait Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang telah ditetapkan melalui surat keputusan.

 

 

2. Disperindag Jatim: Jaga Harga Kebutuhan Pokok

 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim yang baru, Muhammad Arif Widodo, diminta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Ramadan 2027.

 

Khofifah meminta Disperindag memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan distributor. Pemantauan langsung ke pasar juga perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan harga.

 

“Disperindag jangan banyak di kantor,” tegas Khofifah.

 

Selain itu, pelaksanaan pasar murah diminta tidak menjadi pesaing pasar tradisional. Khofifah mengarahkan agar kegiatan tersebut digelar di kawasan permukiman sehingga lebih dekat dengan masyarakat.

 

Disperindag juga diminta mengoptimalkan peluang perdagangan dan investasi antardaerah.

 

Khofifah mencontohkan nilai transaksi perdagangan antara Jawa Timur dan Jawa Barat selama periode 2019–2026 yang mencapai Rp8,6 triliun. Sekitar Rp6,1 triliun di antaranya berasal dari sektor peternakan dan hilirisasi.

 

 

3. Bakorwil Pamekasan dan Madiun: Antisipasi Bencana Musim Hujan

 

Dua kepala Bakorwil yang baru, Firdaus Sulistiawan sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan dan Zainal Fanani sebagai Kepala Bakorwil Madiun, mendapat tugas meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan.

 

Khofifah menyebut puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari hingga Februari 2027. Salah satu potensi yang perlu diantisipasi adalah tanah longsor, terutama di kawasan lereng yang mengalami retakan saat musim kemarau.

 

Karena itu, kedua Bakorwil diminta aktif memantau kondisi wilayah dan mendeteksi potensi kerawanan sejak dini.

 

“Bakorwil saya minta tolong menjadi mata, telinga, dan layanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena lebih dekat,” ujarnya.

 

 

4. Biro Perekonomian: Optimalkan Kinerja BUMD

 

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim yang baru, Andrio Himawan Wahyu Aji, mendapat tugas meningkatkan optimalisasi pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

 

Khofifah meminta sejumlah BUMD yang kinerjanya belum maksimal untuk ditingkatkan. Perusahaan daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dan tidak justru menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

 

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa: Jaga Integritas Pengadaan

 

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim yang baru, Syamsiar Aulia Rahman, mendapat perhatian khusus terkait integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

 

Khofifah mengingatkan pentingnya menjaga amanah dan marwah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga meminta seluruh jajaran berhati-hati terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa.

 

Selain memberikan arahan sesuai bidang masing-masing, Khofifah meminta seluruh pejabat baru segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami regulasi yang berlaku.

 

Ia juga meminta mereka berkoordinasi dengan Biro Hukum serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, mengingat sejumlah regulasi di berbagai kementerian terus mengalami perubahan. (ivan)