DPMD Jatim Siapkan 15 Calon Desa Devisa untuk Tembus Pasar Ekspor pada 2027

pemerintahan | 20 November 2026 06:22

DPMD Jatim Siapkan 15 Calon Desa Devisa untuk Tembus Pasar Ekspor pada 2027
DPMD Jatim Kolaborasi Matangkan Persiapan Desa Devisa 2027. (dok kominfo)

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mulai mematangkan persiapan pengusulan 15 calon Desa Devisa pada 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus mendorong produk unggulan lokal menembus pasar internasional.

 

Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Desa Devisa Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang berlangsung di Kota Batu pada 18-20 November 2026. Kegiatan ini melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dilansir dari kominfojatim.go.id, Jumat, (20/11/2026).

 

Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, mengatakan desa memiliki peran strategis dalam menopang posisi Jawa Timur sebagai Center of Gravity dan Gerbang Baru Nusantara.

 

Menurutnya, potensi ekonomi desa perlu terus dikembangkan agar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global.

 

Hingga November 2026, Jawa Timur tercatat memiliki 5.188 desa mandiri, tertinggi secara nasional. Potensi tersebut didukung oleh 6.868 BUM Desa dan 11.718 unit usaha yang tersebar di berbagai wilayah.

 

Budi menilai keberadaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama (BUMDesma) dapat menjadi penggerak pengembangan Desa Devisa melalui produk unggulan yang memiliki orientasi ekspor.

 

 

Ia mencontohkan BUMDesma LKD Singosari yang berhasil mengekspor tanaman anggrek ke Amerika Latin serta BUMDes Sejahtera Punjung Pacitan yang telah memasarkan jahe ke mancanegara.

 

“BUM Desa dan BUMDesma memiliki peluang sangat besar untuk naik kelas menjadi motor penggerak Desa Devisa. Melalui rakor ini, kita matangkan peta jalan dan kurasi produk agar target usulan 15 calon Desa Devisa pada 2027 dapat tercapai dengan kualitas terbaik,” ujar Budi.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (PUED) DPMD Jatim, Damin, menjelaskan rakor tersebut bertujuan menyelaraskan langkah strategis antara pemerintah daerah dan pengelola BUM Desa.

 

Pembahasan difokuskan pada pemetaan potensi, kurasi produk unggulan, serta kesiapan desa dan BUM Desa yang akan diusulkan menjadi Desa Devisa pada 2027.

 

Menurutnya, proses persiapan perlu dilakukan secara terarah agar produk yang dihasilkan desa benar-benar memenuhi kebutuhan dan standar pasar ekspor.

 

 

Dalam rakor tersebut, aspek legalitas dan standardisasi produk juga menjadi perhatian. Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur, Erivina Lucy Kristian, menegaskan pemenuhan standar mutu merupakan salah satu persyaratan penting sebelum produk desa dipasarkan ke luar negeri.

 

Ia menjelaskan, pelaku usaha dan BUM Desa perlu memastikan kelengkapan aspek kelembagaan serta legalitas usaha, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

 

Selain itu, produk juga perlu memenuhi sertifikasi sesuai karakteristik dan ketentuan negara tujuan, seperti sertifikat halal, BPOM, Standar Nasional Indonesia (SNI), hingga dokumen karantina atau phytosanitary.

 

“Legalitas dan standardisasi adalah kunci utama produk desa untuk naik kelas dari desa menuju pasar dunia,” jelasnya.

 

Erivina menambahkan, kesiapan ekspor tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan dokumen. Kapasitas produksi, kontinuitas pasokan, dan konsistensi kualitas juga harus dijaga agar produk desa mampu memenuhi permintaan pembeli internasional.

 

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Pemprov Jatim berharap persiapan calon Desa Devisa dapat berjalan lebih matang. Dengan demikian, potensi ekonomi desa tidak hanya berkembang di tingkat lokal, tetapi juga mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan Jawa Timur. (ivan)