Pemprov Jatim Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Predikat Baik dalam Pengawasan Tata Ruang

pemerintahan | 20 November 2026 07:48

 

Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, mengatakan penataan ruang menjadi landasan penting dalam memastikan pembangunan berjalan terarah dan tidak saling tumpang tindih.

 

Menurutnya, perencanaan tata ruang yang baik diperlukan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan hingga pelaksanaan Program Strategis Nasional.

 

“Penataan ruang merupakan panglima pembangunan. Apabila penataan ruang sudah ditata dengan baik, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan maupun Program Strategis Nasional lainnya,” ujar Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo, Kamis (19/11/2026).

 

Arif menjelaskan, pengendalian pemanfaatan ruang juga berperan penting dalam meminimalkan dampak negatif pembangunan, mencegah degradasi lingkungan, serta menjaga ketertiban penyelenggaraan penataan ruang secara berkelanjutan.

 

Ia turut menyoroti terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 sebagai tindak lanjut dinamika hukum penataan ruang pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut diharapkan mampu menyelaraskan ketentuan, memberikan kemudahan berusaha, sekaligus memperkuat kepastian hukum.

 

Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daerah di antaranya pembagian kewenangan penataan ruang darat melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan ruang laut melalui KKPRL. Termasuk penerbitan KKPR secara otomatis melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta keterkaitannya dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).