SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah mematangkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 dengan mempertimbangkan aspirasi kalangan buruh dan pengusaha. Kedua pihak memiliki usulan berbeda terkait besaran upah minimum yang akan diberlakukan tahun depan.
Pembahasan tersebut dilakukan setelah sekitar 1.000 buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat, (20/11/2026). Perwakilan massa aksi kemudian diterima untuk melakukan audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (20/11/2026).
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jatim, Sugeng Lestari, mengatakan kalangan buruh mengusulkan agar UMP 2027 ditetapkan sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.742.675.
Nilai tersebut merupakan angka KHL yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Sugeng, tahun ini menjadi momentum pertama adanya angka KHL sebagai salah satu acuan dalam pembahasan pengupahan.
“Sebelum-sebelumnya enggak ada nilai KHL, baru ada tahun ini,” katanya seusai audiensi, Jumat, (20/11/2026).