Di sisi lain, kalangan pengusaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penghitungan UMP menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan mempertimbangkan variabel indeks pekerja terhadap dunia usaha.
Berdasarkan usulan tersebut, besaran UMP yang diajukan berada di kisaran Rp2,6 juta.
Sugeng menjelaskan, perbedaan usulan juga terlihat dari penggunaan koefisien alfa dalam formulasi penghitungan upah. Kalangan pengusaha mengusulkan penggunaan koefisien alfa 0,5 sebagai batas paling rendah.
“(Unsur buruh) KSPI menuntut UMP sesuai KHL, kemarin serikat pekerja dewan pengupahan juga mengusulkan yang sama, sementara dari Apindo pakai formulasi koefisien alfa 0,5 paling kecil,” jelasnya.
Hasil pembahasan dari kedua pihak tersebut selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Sugeng menyebut, keputusan mengenai besaran UMP 2027 dijadwalkan ditetapkan pada Sabtu (21/11/2026).
Ia menegaskan, Pemprov Jatim berupaya menghasilkan kebijakan pengupahan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Prinsip kami enggak boleh memihak salah satu, harus memihak keduanya. Bagaimana pekerja sejahtera dan pengusaha bisa menjalankan usaha,” tandasnya.