SURABAYA, PustakaJC.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat perbaikan drainase dan gorong-gorong sebagai langkah mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Kesiapan rumah pompa juga menjadi perhatian untuk mengoptimalkan penanganan genangan di sejumlah wilayah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Jalan Jagalan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, serta wilayah Benowo, Surabaya, Sabtu, (21/11/2026).
Menurutnya, perubahan iklim dan tingginya intensitas hujan perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur serta penanganan bencana. Terlebih, banjir masih menjadi persoalan berulang di sejumlah kawasan Kota Surabaya. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Minggu, (22/11/2026).
Ia berharap pekerjaan perbaikan drainase dan gorong-gorong yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sebelum intensitas hujan semakin meningkat. Selain itu, keberadaan rumah pompa yang memadai diperlukan untuk mempercepat pengaliran air ketika terjadi genangan.
“Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Pekerjaan drainase juga diharapkan bisa segera diselesaikan, termasuk kesiapan rumah pompa untuk mengatasi genangan air,” ujarnya.
Blegur menjelaskan, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya, persoalan genangan tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman. Sejumlah kampung relatif tidak mengalami banjir, tetapi jalan-jalan utama di sekitarnya masih kerap tergenang.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada kawasan permukiman, tetapi juga mencakup akses jalan yang menjadi aktivitas masyarakat.
Ia menyatakan akan meneruskan berbagai aspirasi tersebut kepada Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi antarpemerintah dinilai penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” kata politikus Fraksi Golkar DPRD Jatim tersebut.
Selain persoalan banjir, dalam kegiatan reses itu Blegur juga menerima keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data desil penerima bantuan sosial. Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan perhatian pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi.
Menurutnya, pendataan penerima bantuan sosial harus mengacu pada kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Penetapan desil tidak semestinya hanya didasarkan pada klasifikasi wilayah atau indikator tertentu tanpa melihat kondisi setiap keluarga.
Ia mencontohkan, kawasan yang dikenal sebagai wilayah usaha belum tentu seluruh penduduknya memiliki tingkat ekonomi yang mapan. Sebab, di kawasan tersebut juga terdapat pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan survei ulang dan pemutakhiran data agar penetapan desil bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Harus ada survei kembali terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai karena berada di kawasan usaha, kemudian seluruh warganya dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya berbeda-beda,” pungkasnya. (ivan)