Sembilan agenda utama pembangunan Jawa Timur 2026 menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan anggaran. Dari sembilan agenda tersebut, fokus utama diarahkan pada percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, pembukaan lapangan kerja baru, hingga penguatan konektivitas antarwilayah dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
Berdasarkan kesepakatan akhir antara Pemprov dan DPRD Jatim, struktur P-APBD 2026 menyepakati angka pendapatan daerah sebesar Rp26,529 triliun, sementara alokasi belanja daerah ditetapkan mencapai Rp29,903 triliun.
Selisih defisit anggaran sebesar Rp3,374 triliun secara penuh ditutup melalui pembiayaan neto dengan nominal yang sama, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2026 dipatok nol rupiah (Rp0). Penyesuaian ini mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Perubahan KUA-PPAS 2026.
Melalui sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif ini, Pemprov Jawa Timur optimistis seluruh alokasi anggaran yang telah disepakati dapat segera direalisasikan secara tepat sasaran. Komitmen bersama ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga Jawa Timur. (ivan)
