Dorong Penguatan Pengawasan dan Kepastian Lahan
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Kementerian ATR/BPN.
Salah satunya, memperkuat keterlibatan Kementerian Pertanian dalam proses penetapan dan pengawasan LP2B.
Ia juga meminta pemerintah segera menyelesaikan potensi tumpang tindih antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Kehutanan.
Menurut Khofifah, kepastian status lahan menjadi penting agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Selain itu, ia mendorong adanya mekanisme yang jelas untuk menangani perizinan pemanfaatan ruang yang telah terbit sebelum suatu lokasi masuk dalam usulan LP2B.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menentukan lokasi proyek prioritas nasional. Langkah ini dinilai diperlukan agar pembangunan tidak berhadapan dengan agenda perlindungan lahan pangan.
