SURABAYA, PustakaJC.co – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur terus memperluas jejaring unsur pentahelix guna memperkuat sistem manajemen kebencanaan di wilayahnya. Langkah strategis terbaru diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Fakultas Keamanan Nasional (FKN) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa malam, (15/9/2026).
Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto, bersama Dekan FKN Unhan RI, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus. Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di sela-sela agenda kunjungan belajar 109 mahasiswa FKN Unhan RI. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (17/9/2026).
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam menyatukan perspektif pertahanan akademis dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya untuk menjaga stabilitas wilayah dari potensi bencana.
"Selamat datang di Bumi Majapahit yang selalu menyemai harmoni, kebhinnekaan, dan nafas ke-Indonesiaan lewat optimisme Gerbang Baru Nusantara," ujar Khofifah saat menyambut rombongan Unhan RI.
Sinergi ini berfokus pada penguatan Manajemen Penanggulangan Bencana (PB) yang mencakup empat pilar utama Tridharma Perguruan Tinggi: pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Implementasi di lapangan nantinya akan diwujudkan dalam bentuk sharing knowledge, kuliah umum, pelatihan simulasi bencana, hingga pertukaran data strategis.
Dekan FKN Unhan RI, Mayjen TNI Dr. Nefra Firdaus, mengapresiasi keterbukaan Pemprov Jatim dalam mendukung studi ilmiah mahasiswanya. Menurutnya, Jawa Timur merupakan salah satu daerah percontohan favorit bagi para mahasiswa untuk mendalami manajemen krisis dan keamanan nasional.
Selain BPBD Jatim, Pemprov Jatim juga mengikat kerja sama serupa melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis lainnya, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bakesbangpol, serta Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memastikan pendekatan penanggulangan bencana terintegrasi lintas sektor. (ivan)
