SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta investasi sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.
Khofifah menegaskan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota. Keselarasan perencanaan serta penggunaan data yang sama menjadi fondasi penting agar kebijakan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan saling mendukung. Dilansir dari antaranews.com, Senin, (2/11/2026).
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu, (1/11/2026).
Menurutnya, keterpaduan langkah antardaerah menjadi kunci dalam memperkuat posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara. Hal tersebut juga membutuhkan kesamaan data dan pengukuran pembangunan agar program yang dijalankan dapat saling melengkapi.
“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama 38 kabupaten/kota bergerak dengan data yang sama, terukur, dan terpadu, Insya-Allah Jawa Timur akan semakin kokoh sebagai Gerbang Baru Nusantara,” katanya.
Khofifah menyebut, penguatan ekonomi daerah perlu melibatkan berbagai sektor yang memiliki kontribusi langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, UMKM dan koperasi dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi penggerak ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Karena itu, peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, serta penguatan ekosistem usaha perlu terus dilakukan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong UMKM dan koperasi semakin produktif serta memiliki daya saing yang lebih kuat.
Selain UMKM dan koperasi, investasi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga iklim usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
Khofifah menekankan, investasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas usaha, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Di antaranya melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan rantai pasok, serta peningkatan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan ekonomi.
Untuk mendukung hal tersebut, penggunaan data yang akurat dan selaras antardaerah menjadi kebutuhan mendasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Data yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, memetakan persoalan pembangunan, serta menentukan prioritas program yang lebih tepat sasaran.
Kesamaan dasar pengukuran juga diperlukan agar capaian pembangunan di setiap daerah dapat dibandingkan dan dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menyusun langkah tindak lanjut berdasarkan tantangan serta potensi masing-masing wilayah.
Atas upaya memulihkan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut, Khofifah menerima penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 beberapa waktu lalu.
Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap upaya penguatan ekonomi Jawa Timur melalui sinergi pembangunan, pemberdayaan UMKM, koperasi, serta pengembangan investasi. (ivan)
