SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Angka tersebut naik 11,57 persen atau bertambah Rp283.119,32 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp2.446.880,68.
Ketetapan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Penetapan UMP itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 yang ditetapkan di Surabaya pada 21 November 2026. Dilansir dari antaranews.com, Minggu, (22/11/2026).
“??Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah di Surabaya, Minggu, (22/11/2026).
Khofifah menjelaskan, penetapan upah minimum tahun ini mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja, perkembangan ekonomi, hingga keberlangsungan kesempatan kerja di Jawa Timur.
Menurutnya, kenaikan upah perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Peningkatan upah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga daya beli, produktivitas, serta iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja,” katanya.
Dalam penghitungan UMP 2027, pemerintah turut mempertimbangkan indikator ekonomi, di antaranya inflasi sebesar 3,33 persen dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,82 persen.
Selain itu, kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan. Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.
Dengan penetapan UMP sebesar Rp2,73 juta, rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur meningkat menjadi 72,94 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio pada 2026 yang tercatat sebesar 65,38 persen.
Khofifah mengatakan, kenaikan UMP diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja sekaligus mendukung aktivitas perekonomian daerah.
“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya,” ujarnya.
Dalam perbandingan antarprovinsi di Pulau Jawa, UMP Jawa Timur 2027 berada pada kisaran yang berdekatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp2.725.000. Sementara itu, UMP Jawa Tengah tercatat sebesar Rp2.655.454.
Adapun rasio UMP terhadap KHL Jawa Timur sebesar 72,94 persen, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah sebesar 71 persen.
Khofifah menegaskan, kebijakan pengupahan perlu memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha. Menurutnya, peningkatan upah harus diimbangi dengan perhatian terhadap produktivitas, kapasitas perusahaan, dan keberlanjutan lapangan kerja.
Terlebih, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan yang beragam.
Karena itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah.
Apabila UMK telah ditetapkan, ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah UMK.
Khofifah juga meminta para pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem pengupahan sebelum ketentuan baru mulai berlaku. Ia mengajak perusahaan membangun komunikasi terbuka dengan pekerja agar implementasi kebijakan berjalan baik, memberikan kepastian pemenuhan hak, serta menjaga hubungan industrial tetap kondusif. (ivan)