JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar struktur komisaris di BUMN sektor perbankan disederhanakan dan diisi oleh para profesional untuk memperkuat manajemen dan meningkatkan kepercayaan pasar. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (26/3/2025).
Dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya efisiensi dan profesionalitas di jajaran komisaris BUMN perbankan. Presiden menginstruksikan agar struktur komisaris dibuat lebih ramping dengan mempertahankan perwakilan dari kementerian teknis yang relevan. Dikutip dari Setkab.go.id Kamis, (27/3/2025).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membenarkan arahan tersebut sebagai langkah memperkuat tata kelola BUMN dan menjaga stabilitas di sektor perbankan.
"Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah daripada komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional," kata Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Airlangga menambahkan bahwa komposisi komisaris akan tetap menyesuaikan kebutuhan spesifik masing-masing bank.
"Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga misalnya kalau untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM," jelasnya.
Selain membahas penyederhanaan struktur komisaris BUMN, rapat juga menyoroti dinamika nilai tukar rupiah. Airlangga menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat berkat dukungan ekspor yang solid, cadangan devisa yang stabil, dan neraca perdagangan yang positif.
"Ya rupiah kan seperti biasa berfluktuasi. Tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijalankan pemerintah telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"Kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, rancah perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus. Plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak ter-corner ke depan," paparnya.
Arahan Presiden Prabowo untuk merampingkan struktur komisaris BUMN perbankan menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong tata kelola yang efisien dan profesional. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sektor perbankan nasional di tengah tantangan global. (ivan)
