Menanggapi dorongan Presiden Prabowo untuk melonggarkan kebijakan TKDN, Pemprov Jatim menekankan pentingnya evaluasi yang berbasis kajian dan aspirasi masyarakat.
“Kami sadar bahwa setiap kebijakan bisa memiliki efek beragam di lapangan. Namun, revisi kebijakan tetap harus mengikuti mekanisme yang berlaku, melalui uji publik dan pertimbangan lintas sektor,” tegas kepala menteri perindustrian dan perdagangan ini saat diwawancarai oleh jurnalis pustakaJC.co melalu WhatsApp, Jumat, (18/4/2025).
Hingga kini, Pemprov Jatim masih berkomitmen menjalankan kebijakan TKDN secara konsisten sesuai koridor regulasi, dengan tetap membuka ruang evaluasi berdasarkan dampak nyata di lapangan. (Ivan)
