GRESIK, PustakaJC.co - Komitmen Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali menuai apresiasi nasional. Kali ini, pemerintah pusat melalui Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menganugerahkan penghargaan khusus kepada Pemprov Jatim sebagai daerah terbaik dalam perlindungan PMI.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan nasional dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jatim menjadi provinsi terdepan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (13/7/2025).
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jumat (11/7/2025).
Gubernur Khofifah menyambut penghargaan ini sebagai amanah dan semangat baru untuk terus memperkuat ekosistem perlindungan PMI secara menyeluruh.
“Penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI—baik yang akan berangkat, sedang bekerja, maupun yang sudah kembali,” ujar Khofifah.
Data dari BP2MI mencatat, sepanjang Januari hingga Februari 2025, terdapat 11.265 PMI asal Jawa Timur yang diberangkatkan ke luar negeri. Jumlah ini terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.
Lebih lanjut, BP2MI memproyeksikan bahwa sepanjang tahun 2025 jumlah PMI dari Jatim akan mencapai 70.422 orang, naik dari realisasi tahun 2024 sebanyak 69.594 orang. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan penempatan PMI tertinggi di Indonesia.
“Jumlah ini mencerminkan besarnya potensi tenaga kerja Jatim di pasar global. Tapi ini juga tantangan besar. Edukasi dan literasi migrasi aman adalah prioritas kami, agar para calon PMI tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi,” tegas Khofifah.
Khofifah menambahkan, Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis untuk perlindungan dan pemberdayaan PMI. Mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai latihan kerja, hingga pelatihan wirausaha bagi purna migran yang kembali ke daerah.
“Kita ingin para PMI tidak hanya sukses saat di luar negeri, tapi juga bisa membangun desa ketika pulang. Harus kembali sebagai juragan, bukan jadi korban,” tegasnya.
Selain itu, Khofifah juga mengapresiasi kehadiran program Desa Migran Emas, yang merupakan pengembangan dari program Desmigratif. Ia menyebut program ini sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.
“Desa harus jadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Desa Migran Emas adalah peluang besar untuk membangun desa melalui migrasi yang aman dan produktif,” ungkap Gubernur Jatim itu.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus membangun kolaborasi dalam mewujudkan migrasi aman dan bertanggung jawab.
“Perlindungan PMI bukan tugas satu pihak saja. Harus dilakukan bersama-sama. Sinergi dan kolaborasi dari pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, komunitas migran, hingga sektor swasta sangat penting untuk mewujudkan ekosistem migrasi yang aman,” pungkas Ketua Muslimat NU ini.
Dengan capaian ini, Jawa Timur tak hanya menjadi lumbung tenaga kerja migran nasional, tetapi juga model perlindungan PMI yang progresif dan manusiawi. Di tangan Khofifah, upaya perlindungan pekerja migran bukan sekadar angka, melainkan bagian dari visi besar membangun ekonomi desa yang berdaya dan berkelanjutan. (ivan)
