SURABAYA, PustakaJC.co – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengungkapkan bahwa sebanyak 2,9 juta ton sampah di Jawa Timur belum tertangani secara optimal. Hal ini disampaikannya dalam acara Pendampingan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Wilayah Jatim di Surabaya, Kamis (7/8/2025).
“Timbulan sampah Jatim pada 2024 mencapai 6,5 juta ton. Yang berhasil dikurangi 899 ribu ton, dan ditangani 2,7 juta ton. Masih ada sekitar 3,6 juta ton yang belum tersentuh, dan 2,9 juta ton di antaranya tidak tertangani optimal,” papar Emil di hadapan para kepala daerah dan deputi KLHK. Dilansir dari jatimpos.co, Jumat, (8/8/2025).
Menurut Emil, persoalan sampah tak hanya soal teknis, tetapi menyangkut perilaku, kebijakan, dan kemitraan. Tantangan seperti minimnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur, dan kurangnya investasi membuat pengelolaan sampah belum maksimal.
“Ini bukan hanya masalah teknis, ini soal komitmen bersama. Kalau tidak terkelola, bahkan bisa berdampak hukum. Kita harus mencegah itu terjadi di Jatim,” tegas Emil.
Emil juga menyoroti pentingnya edukasi soal limbah B3 rumah tangga, seperti baterai dari raket nyamuk elektrik yang sering dibuang sembarangan. Pemkab Gresik ditunjuk sebagai pilot project penanganan limbah B3 domestik di Jawa Timur.
“Kita ingin masyarakat sadar, bahwa ada limbah rumah tangga yang tergolong B3. Ini harus mulai dipilah sejak dari rumah,” harapnya.
Sementara itu, Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK, Ade Palguna, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan 100% pengelolaan sampah tercapai pada 2029, dengan capaian jangka pendek 51,21% pada 2025.
“Solusinya adalah sistem pengelolaan terintegrasi dari hulu ke hilir. Gunakan teknologi ramah lingkungan, mulai dari TPS3R, bank sampah, hingga TPST dan fasilitas waste to energy,” jelas Ade.
Sanksi administratif bahkan telah dijatuhkan kepada 242 kepala daerah dari 343 kabupaten/kota yang diawasi karena tak patuh dalam pengelolaan sampah.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turut menyampaikan komitmennya. Ia meminta pendampingan khusus karena Gresik merupakan daerah industri dan memiliki tantangan unik, terutama di wilayah kepulauan seperti Pulau Bawean.
“Kami usulkan pembangunan incinerator di Pulau Bawean agar sampah tak lagi dibuang ke laut. Kami juga ingin pendampingan soal limbah B3 karena banyak industri di Gresik,” ujar Fandi Yani.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat, Jawa Timur diharapkan mampu keluar dari darurat sampah dan mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. (ivan)
