Untuk menunjang kenyamanan, semua fasilitas dipisah antara laki-laki dan perempuan, ada dapur, tempat menjemur, lapangan sepak bola, dan musholla. Bahkan, pendidikan agama tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kemenag.
Pada tahun 2026, ditargetkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki Sekolah Rakyat terintegrasi SD-SMP-SMA, masing-masing dengan tiga kelas. Proses rintisan pembangunan dimulai 2025 melalui peran aktif pemkab/pemkot.
Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kemiskinan struktural. Dengan pendekatan holistik, humanis, dan berbasis komunitas, Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat bertekad memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.
“Kalau satu anak mundur, masih ada sepuluh ribu yang siap menggantikan,” tutup Sekertaris Dinsos Jatim ini dengan optimistis. (ivan)
