SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan berkualitas dan berkeadilan melalui program Sekolah Rakyat (SR), yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tapi lebih dari itu: membangun karakter berbasis komunitas dan memutus rantai kemiskinan secara kolektif.
“ Yang penting bukan hanya agama, tapi karakter. Sekolah Rakyat adalah sekolah karakter yang mengubah mindset wong miskin agar bisa bangkit bersama,” ujar Yusmanu, Sekretaris Dinas Sosial Jawa Timur, mewakili Kepala Dinas Sosial, Dra. Restu Novi Widiani, saat diwawancarai jurnalis PustakaJC.co, Rabu, (6/8/2025).
Selama tiga bulan pertama, peserta didik SR mengikuti proses pembentukan karakter secara intensif, bukan sekadar Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Sekolah ini pun bersifat boarding (berasrama), dengan semua kebutuhan siswa—mulai dari kasur, lemari, pakaian dalam, hingga gizi tambahan—ditanggung negara melalui sinergi berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.
Sekolah Rakyat merupakan program baru yang mulai dijalankan pada tahun 2025. Di tahap awal, tercatat sebanyak 100 Sekolah Rakyat sedang dirintis di seluruh Indonesia, dengan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang paling aktif memulai implementasinya. Saat ini, terdapat 19 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Jatim, sebagai bagian dari program nasional untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan karakter berbasis asrama.
Jumlah ini masih akan bertambah seiring dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dan ketersediaan gedung atau lahan yang dapat direhabilitasi. Semua pembangunan dilakukan dengan pendekatan realistis, seperti menggunakan bekas gedung pemkab yang tidak terpakai, dan melalui skema pinjam pakai atau hibah.
Yusmanu menegaskan, tidak ada persaingan antara SR dengan pesantren atau sekolah umum lainnya, karena misi utama SR adalah membangun karakter dan memberdayakan anak-anak kurang mampu.
“Bahkan ada yang menolak karena sudah terlanjur jadi kernet. Padahal ini visi besar Presiden agar anak-anak miskin jangan sampai tertinggal. Negara hadir untuk memutus rantai kemiskinan,” ungkap Yusmanu dengan mata berkaca-kaca.
Ia juga menuturkan pengalaman menyentuh saat melihat sendiri kondisi siswa di SR, yang berasal dari latar belakang yatim piatu atau anak panti.
“Saya sempat menangis saat melihat mereka tidur dengan kasur dan lemari yang bersih dan baru. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih baik,” katanya haru.
Untuk menunjang kenyamanan, semua fasilitas dipisah antara laki-laki dan perempuan, ada dapur, tempat menjemur, lapangan sepak bola, dan musholla. Bahkan, pendidikan agama tetap berjalan dengan koordinasi bersama Kemenag.
Pada tahun 2026, ditargetkan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki Sekolah Rakyat terintegrasi SD-SMP-SMA, masing-masing dengan tiga kelas. Proses rintisan pembangunan dimulai 2025 melalui peran aktif pemkab/pemkot.
Program Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi kemiskinan struktural. Dengan pendekatan holistik, humanis, dan berbasis komunitas, Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat bertekad memastikan tidak ada anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.
“Kalau satu anak mundur, masih ada sepuluh ribu yang siap menggantikan,” tutup Sekertaris Dinsos Jatim ini dengan optimistis. (ivan)
