Selain itu, menurut Khofifah, kenaikan indeks demokrasi di Jatim juga diraih atas ihtiar maksimal pelayanan publik yang prima terus gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana hal ini dapat menjadi ruh pemerintahan yang demokratis.
"Idealnya memang pemerintah harus berjalan seiring dengan kehendak masyarakat. Dan masyarakat juga yang menentukan apa yang perlu dilakukan dan kemana arah kinerja pemerintahan ini dituju, apalagi untuk meningkatkan kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas," kata orang nomor satu di Jatim.
Sebagai informasi, IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun penilaian tersebut juga berpedoman pada aspek aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. (ayu)
