JAKARTA, PustakaJC.co – Suasana Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendadak ramai, Selasa, (7/10/2025). Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi kompak mendatangi Kemenkeu untuk memprotes kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan, karena pemotongan mencapai 20–30 persen untuk level provinsi dan bahkan 60–70 persen untuk kabupaten/kota. Dilansir dari surabayapagi.com, Sabtu, (11/10/2025).
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang menjadi juru bicara menyebut kebijakan ini berpotensi melumpuhkan program pembangunan, terutama gaji PPPK dan proyek infrastruktur daerah.
“Beban pembiayaan PPPK dan pembangunan jalan cukup besar. Dengan pemotongan rata-rata 20–30 persen, bahkan di kabupaten sampai 70 persen, ini sangat berat,” ujarnya.
