SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan program strategis senilai Rp10,047 triliun kepada pemerintah pusat sebagai langkah antisipasi atas pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp2,8 triliun.
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menjelaskan, pengurangan dana transfer berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai sejumlah program prioritas. Karena itu, Pemprov Jatim menyusun daftar usulan lintas kementerian agar pembangunan strategis tetap berjalan. Dilansir dari jatimpos.co, Kamis, (30/10/2025).
“Beberapa program prioritas tidak dapat dibiayai APBD akibat pengalihan dana transfer. Kami berharap dukungan kementerian bisa menutupi kekurangan tersebut,” kata Adhy saat Rapat Koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia di Kampus IPDN Jatinangor, Selasa, (28/10/2025).
Dari total Rp10 triliun usulan, sektor infrastruktur mendominasi dengan nilai Rp6,986 triliun. Dana ini dialokasikan melalui Kementerian PUPR untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, pengendalian banjir, hingga penyediaan air bersih.
Sektor lain yang diusulkan meliputi:
• Kesehatan Rp426,37 miliar, untuk rumah sakit daerah, layanan kesehatan bergerak, dan rumah sakit terapung.
• Pendidikan Rp720,6 miliar, untuk perbaikan ruang kelas, laboratorium, toilet, dan peningkatan mutu pendidikan menengah.
• Perhubungan Rp861,1 miliar, untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep.
• Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp216,7 miliar, untuk revitalisasi Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.
• Lingkungan Hidup dan Kelautan Rp276,8 miliar, untuk rehabilitasi mangrove, hutan rakyat, dan pengembangan industri garam.
Selain itu, Pemprov juga mengajukan anggaran ke BNPB, Kemendagri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Sosial senilai lebih dari Rp135 miliar. Dana ini difokuskan untuk peningkatan kesiapsiagaan bencana, revitalisasi pasar rakyat, penguatan pangan lokal, serta perluasan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) guna menekan angka stunting.
“Dana transfer 2026 untuk Pemprov Jatim hanya sebesar Rp8,8 triliun, turun 24,21 persen dibanding tahun sebelumnya Rp11,4 triliun. Sedangkan total pengurangan untuk 38 kabupaten/kota mencapai Rp17,5 triliun,” ungkap Adhy.
Rakor tersebut turut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menkop Ferry Juliantono, serta Wamen Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, yang membahas langkah sinergi pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. (ivan)
