Menanggapi hal tersebut, Khofifah menyampaikan Pemprov Jatim telah memperkuat koordinasi pengelolaan irigasi bersama pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah terkait, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.
“Kami membawa belasan kepala daerah bertemu Menteri PU dengan membawa peta irigasi yang sangat lengkap. Harapannya, irigasi tersier bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyusun kajian sedimentasi waduk dan rawa, membangun basis data jaringan irigasi tersier sebagai dasar rehabilitasi, serta mengendalikan alih fungsi lahan melalui regulasi, pendataan, dan pengawasan.
Koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN turut diperkuat, termasuk pengembangan sistem informasi LP2B dan sinkronisasi data antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Baku Sawah (LBS), serta lahan pertanian bukan kawasan hutan.
