Sementara di sektor pendidikan menengah, BPK menyoroti perlunya perbaikan pada aspek perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sarana prasarana.
Khofifah menegaskan Pemprov Jatim telah melakukan perencanaan berbasis data, menertibkan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan transparan, serta memperkuat pengawasan pelaksanaan program.
“Pengawasan terus kami perkuat untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan program pendidikan menengah,” katanya.
Ia berharap seluruh rekomendasi dalam LHP BPK dapat menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. (ivan)
