JAKARTA, PustakaJC.co — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji berbagai kebijakan alternatif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons terhadap ketidakstabilan pasokan energi dunia akibat konflik di Timur Tengah. Jumat, (13/3/2026).
Bahlil menjelaskan, pemerintah sedang melakukan sejumlah simulasi kebijakan guna menemukan langkah paling efektif untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan BBM.
“Di kita sedang melakukan exercise untuk melihat semua alternatif yang bisa digunakan demi kebaikan negara sekaligus mendorong efisiensi pemakaian bahan bakar,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Demikian dikutip dari nasional.kompas.com, jumat, (13/3/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait kebijakan penghematan tersebut. Menurutnya, kondisi global yang masih bergejolak membuat pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai opsi secara hati-hati sebelum mengambil langkah resmi.
"Tapi belum ada keputusan yang pasti, karena semua alternatif dalam kondisi yang tidak stabil begini. Harus kita mencari berbagai alternatif-alternatif," imbuhnya.
Gejolak pasar energi dunia dipicu oleh konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, yang berdampak pada terganggunya pasokan energi global. Situasi ini mulai dirasakan sejumlah negara di kawasan Asia.
Beberapa negara bahkan telah menerapkan kebijakan darurat untuk menekan konsumsi energi. Di Vietnam misalnya, pemerintah mendorong perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah guna mengurangi penggunaan bahan bakar.
Sementara itu, pemerintah Pakistan mengambil langkah lebih drastis dengan menutup seluruh sekolah selama dua pekan yang berdampak pada sekitar 40 juta pelajar. Perguruan tinggi juga diminta menjalankan kegiatan perkuliahan secara daring. Selain itu, kantor pemerintah hanya beroperasi empat hari dalam sepekan dengan sebagian pegawai menjalankan kerja jarak jauh.
Pakistan juga memangkas jatah BBM kendaraan dinas hingga 50 persen selama dua bulan, kecuali untuk ambulans dan transportasi publik. Pemerintah setempat bahkan menunda pembelian kendaraan dinas baru hingga Juni 2026 sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi.
Pemerintah Indonesia sendiri masih memantau perkembangan situasi global sebelum memutuskan langkah konkret guna menjaga stabilitas pasokan energi dan menghindari lonjakan konsumsi BBM di dalam negeri. (Frcn)
