Khofifah Minta Kepala Daerah Waspada Kemarau 2026, Produksi Pertanian Jangan Sampai Turun

parlemen | 03 April 2026 07:34

Khofifah Minta Kepala Daerah Waspada Kemarau 2026, Produksi Pertanian Jangan Sampai Turun
Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk menjaga produksi pertanian menghadapi ancaman musim kemarau 2026. (dok antara)

 

 

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai bersiap menghadapi potensi dampak musim kemarau tahun ini. Gubernur Khofifah Indar Parawansa meminta bupati dan wali kota memperkuat langkah strategis agar produksi pertanian tetap terjaga.

 

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian terkait antisipasi dini kemarau. Dilansir dari antaranews.com, Jumat, (3/4/2026).

 

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah agar semua bisa mengantisipasi sejak awal,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (2/4).

 

 

 

Ia menegaskan, langkah antisipatif tidak boleh menunggu dampak terjadi. Menurutnya, menjaga stabilitas produksi pertanian menjadi kunci mempertahankan ketahanan pangan daerah.

 

“Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

 

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

 

Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, membangun sistem peringatan dini, serta mengaktifkan brigade kekeringan.

 

 

Selain itu, optimalisasi sumber daya air menjadi fokus utama melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur dangkal, hingga penggunaan teknologi pompanisasi dan perpipaan.

 

Di sektor budidaya, percepatan masa tanam juga didorong dengan penggunaan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah, serta penyesuaian pola tanam sesuai kondisi iklim.

 

“Sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama petani, penyuluh, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Khofifah.

 

 

Pemda juga diminta aktif melaporkan perkembangan produksi sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

 

Pemprov Jatim optimistis langkah ini mampu menekan dampak kemarau sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan.

 

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Jawa Timur harus tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya. (ivan)