SURABAYA, PustakaJC.co – Wali Kota Eri Cahyadi melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, Kamis (2/4/2026). Tercatat sekitar 70 pejabat mengalami pergeseran jabatan, termasuk tujuh pejabat eselon II. Jum'at, (3/4/2026).
“Total ada sekitar 70 pejabat yang dirotasi, dengan tujuh di antaranya pejabat eselon II. Ini bagian dari penyegaran dan juga persiapan bagi yang mendekati masa pensiun,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah penyegaran organisasi, sekaligus upaya mempercepat kinerja perangkat daerah agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Eri Cahyadi menjelaskan, rotasi dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja serta penyesuaian kemampuan masing-masing pejabat dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, mutasi juga mempertimbangkan adanya pejabat yang akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP).
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Surabaya saat ini membutuhkan percepatan di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, posisi jabatan harus diisi oleh sosok yang dinilai mampu bekerja cepat dan tepat.
Menurutnya, loyalitas pejabat tidak boleh diarahkan kepada individu pimpinan, melainkan kepada masyarakat. Ia bahkan menegaskan tidak ada “matahari kembar” dalam kepemimpinan di Surabaya.
“Loyalitas hanya satu, kepada masyarakat Surabaya. Bukan kepada wali kota, wakil wali kota, ataupun sekda,” tegasnya.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam mutasi ini adalah pergeseran Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto. Ia kini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan.
Pergantian ini tidak lepas dari evaluasi kinerja, terutama terkait pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dinilai belum optimal. Sebelumnya, Wali Kota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah TPS dan menemukan masih banyak persoalan di lapangan.
“Ada program yang sudah saya perintahkan sejak lama, tetapi belum berjalan maksimal. Ini yang menjadi bahan evaluasi,” kata Eri.
Untuk sementara, posisi Kepala DLH diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga dilakukan pengisian jabatan definitif melalui mekanisme seleksi t
erbuka.
Eri juga memastikan evaluasi terhadap seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilakukan secara rutin setiap bulan. Jika kinerja tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, maka rotasi atau pergantian jabatan bisa dilakukan sewaktu-waktu.
“Setiap bulan pasti ada evaluasi. Kalau kinerjanya tidak berkembang, ya kita ganti,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan seluruh pejabat agar fokus bekerja dan tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
“Kerja itu jangan kebanyakan teori dan bicara. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyata,” tegasnya.
Adapun tujuh pejabat eselon II yang dilantik dalam rotasi tersebut antara lain Eddy Christijanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dr. Billy Daniel Messakh sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Maria Theresia Ekawati Rahayu sebagai Kepala Bappeda, Irvan Wahyudrajat sebagai Kepala Dispendukcapil, Nanik Sukristina sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Antiek Sugiharti sebagai Kepala Dinas Sosial, serta Dedik Irianto sebagai Staf Ahli Wali Kota.
Selain itu, rotasi juga menyasar pejabat struktural lain seperti kepala bidang, camat, lurah, hingga staf, sebagai bagian dari penguatan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Surabaya. (frcn)
