SURABAYA, PustakaJC.co– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya kembali menunjukkan peran strategis sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerah. Pada 2025, PAD Surabaya tercatat mencapai Rp8,32 triliun atau sekitar 71 persen dari total pendapatan daerah.
“Pembangunan Surabaya sangat bergantung pada PAD. Karena itu, transparansi dan kepercayaan harus dibangun melalui sistem yang baik,” ujar Eri. Demikian dikutip dari jatim.tribunnews.com, Senin, (13/4/2026).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut capaian tersebut menjadi indikator kuatnya kemandirian fiskal Kota Pahlawan. Dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,66 triliun, kontribusi PAD dinilai dominan dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pembiayaan belanja daerah yang mencapai Rp12,31 triliun.
Menurutnya, tingginya ketergantungan terhadap PAD menuntut pemerintah untuk terus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah pemasangan alat pemantau digital di perusahaan-perusahaan.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Surabaya akan memasang perangkat digital yang terhubung langsung dengan sistem server perusahaan. Alat tersebut mampu mendeteksi transaksi secara otomatis sehingga potensi pendapatan dari sektor pajak dapat dipantau secara real time tanpa perlu pengawasan manual di lapangan.
Eri menjelaskan, sistem ini sebelumnya telah diterapkan pada sejumlah restoran besar dan hotel berbintang di Surabaya. Hasilnya, penerimaan pajak dari sektor tersebut mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir 2025, pendapatan dari sektor hotel bahkan tercatat naik sekitar Rp100 miliar.
Keberhasilan tersebut mendorong Pemkot untuk memperluas penerapan sistem serupa ke lebih banyak sektor usaha. Langkah ini diharapkan mampu menutup celah kebocoran pajak sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
Selain sektor usaha, digitalisasi juga akan diperluas ke sektor lain, termasuk sistem parkir non-tunai. Program ini tengah disiapkan dan akan diterapkan secara bertahap setelah proses sosialisasi kepada masyarakat selesai.
Menurut Eri, digitalisasi parkir tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi daerah.
Ia menegaskan, seluruh peningkatan PAD nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pelayanan publik, seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.
“PAD yang meningkat akan kembali ke warga. Ini untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Surabaya,” tegasnya.
Sebagai kota berbasis jasa, Surabaya dinilai perlu terus berbenah dengan menghadirkan sistem tata kelola yang modern dan transparan guna mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. (frcn)
