SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jatim Tahun 2027 di Surabaya, Selasa, (14/4). Forum ini menjadi titik krusial dalam merumuskan arah pembangunan Jawa Timur yang lebih presisi, inklusif, dan berbasis data.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, bersama Forkopimda Jatim, DPRD, bupati/wali kota, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas pemerintah pusat sekaligus mampu menjawab persoalan riil di lapangan.
Melalui visi Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemprov Jatim memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mencapai hal tersebut, Khofifah menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.
“Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” ujar Khofifah.
Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan basis data, khususnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran.
“Kami mendorong percepatan pemutakhiran dan pemadanan data agar intervensi kebijakan tepat sasaran,” tambahnya.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga mencatat capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional.
Program tersebut didominasi kelompok usia 40–59 tahun sebanyak 944.030 jiwa (28,92 persen), dengan partisipasi perempuan sebesar 58,44 persen dan laki-laki 41,56 persen.
Penguatan layanan kesehatan turut dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada 2025, Pemprov Jatim mendukung pembiayaan 1.001 perawat Ponkesdes di 21 kabupaten/kota melalui Bantuan Keuangan Khusus.
Di sektor ekonomi, Khofifah mengakui masih adanya disparitas antarwilayah. Wilayah utara menyumbang 54,57 persen terhadap perekonomian, sementara wilayah selatan 20,53 persen dan Madura 3,81 persen.
Untuk menekan kesenjangan tersebut, pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) terus dipercepat. Hingga kini progresnya mencapai 390,84 km atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 km.
“Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” jelasnya.
Di sisi lain, Jawa Timur juga menunjukkan komitmen dalam mendukung program prioritas nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau sekitar 8,58 juta penerima manfaat.
Program ini didukung 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.412 telah beroperasi dan 823 dalam tahap persiapan, serta melibatkan 160.524 tenaga petugas.
Sementara itu, di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah mencapai 100 persen pembentukan kelembagaan dengan total 8.494 koperasi. Mayoritas merupakan koperasi baru yang mulai beroperasi secara bertahap.
“Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.
Pada sektor pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional. Program ini mencakup 97 rombongan belajar dengan total 2.450 peserta didik.
Selain itu, Pemprov Jatim juga terus memperkuat pendidikan keagamaan melalui Program Bosda Madin dengan skema pembiayaan bersama kabupaten/kota.
“Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, legislatif, akademisi, organisasi keagamaan, perempuan, pemuda, disabilitas, hingga dunia usaha.
Di akhir, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang terjalin.
“Kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah adalah fondasi utama untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ivan)
